Senin, 21 April 2014 | 03:59 WIB
Warga mengunjungi kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
akikaseb.blogspot.com, Jakarta - Kepala Bappeda DKI, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan kendala pelaksanaan proyek monorel Jakarta adalah banyaknya permintaan dari PT Jakarta Monorel, pelaksana proyek tersebut. Dia mengungkap dua permintaan PT JM yang dilematis bagi pemprov.Pertama, PT JM meminta hak atas ruang udara (air right). "Yang dia minta ke DKI ini harus ada peraturan yang mengatur. Dia minta ruang udara," katanya usai seminar di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Sabtu 19 April 2014.Menurut Andi, yang diminta PT JM ini nantinya akan diminta juga oleh pihak lain. "Kalau loop-line jadi, kereta jadi, busway jadi, ada kereta bandara, ruang yang diminta itu lokasinya sama. Ini menjadi dilemma bagi pemprov karena kalau diberikan ke satu pihak sekarang, pihak lain tidak akan memanfaatkannya lagi."Sampai saat ini dia masih mengkaji masalah yang belum ada aturannya secara nasional itu. "Keberpihakan jadi dilematis pemprov DKI. Kalau tidak diberikan, pemprov tidak beri keberpihakan pejabat public transport. Tapi di sisi lain kalau ada yang meminta hak yang sama nanti, sudah diberikan. Bisa menjadi preseden kalau hanya diberikan ke satu pihak."Sebenarnya, kata Andi, sudah ada contoh peraturan seperti ini, tapi belum ada yang rigid dan formal. Misalnya, peraturan tentang jembatan penyeberangan orang. "Multiguna kan? Kami mau pakai itu tapi, monorelnya enggak mau."Kedua, PT JM meminta hak pemanfaatan aset untuk stasiun secara gratis sebagai bagian dari skema bisnis PT JM. Alasannya untuk menunjang tarif monorel. Padahal pemprov tidak bisa memberi secara gratis. UU pengelolaan barang/aset daerah menyatakan bahwa aset itu tidak boleh diberikan begitu saja. "Hanya boleh disewakan di PKS (perjanjian kerjasama), dikerjasamakan, bisa pinjam pakai, tidak ada yang gratis." Jika menuruti PT JM, pemprov akan menyalahi aturan. "Kalau diberikan gratis, nanti langgar undang-undang. Siapa yang mau dipenjara? Kami staf enggak ada yang mau dipenjara."Meski ada masalah ini, menurut Andi, Gubernur DKI Joko Widodo belum memberi tenggat pembahasan monorel dengan PT JM. "Pak gubernur belum kasi batas, kaji saja sampai bisa layak atau enggak." Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI bekerjasama dengan PT JM untuk membangun monorel sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. Namun proyek yang sudah dimulai sejak 10 tahun lalu itu belum juga menunjukkan perkembangan signifikan. PKS monorel sudah mundur dari target waktu yang dijanjikan. Tadinya PKS ditargetkan rampung Februari, lalu mundur jadi Maret, dan ngaret lagi ke April. Tapi sampai jelang penghujung April, pemprov dan PT JM tidak kunjung menyepakati PKS.ATMI PERTIWITopik terhangat:Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo | Pemilu 2014Berita terpopuler:Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin DipukulMobil Esemka Generasi Terbaru Segera Meluncur Dul Kini Tinggal dengan Maia Estianty Siswanya Tenggelam, Wakil Kepsek di Korsel Gantung Diri
0 komentar:
Posting Komentar