Reporter : Nurul Julaikah
DPRD DKI Jakarta mengkritisi robohnya Gedung Olahraga (GOR) Koja, Jakarta Utara yang mengakibatkan delapan orang terluka. Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa aparatur di wilayah masih bermasalah."Apa yang terjadi itu buat proses penyadaran gubernur dan wagub, bahwa aparatur pemerintah daerah sering banyak masalah. Ini kurang pengawasan. Rata-rata, mereka diuber tsunami proyek pembangunan fisik di akhir tahun," ujar Anggota Komisi D DPRD, Muhammad Sanusi di Gedung DPRD, Jumat (20/9).Ketua fraksi Gerindra ini mengaku tsunami proyek yang dimaksud adalah proses tender yang baru dilakukan di tengah tahun, terkesan terburu-buru. Sehingga berimbas pada pengerjaan proyek yang asal-asalan."Tender mulai Juli-Agustus. Uber-uberan. Beton juga punya umur, belum cukup umurnya sudah dibebanin. Ya roboh," terangnya.Oleh karenanya, dia meminta Jokowi mengingatkan anak buahnya di tingkat SKPD untuk pembangunan proyek dilakukan tender pada awal tahun. Karena permasalahan proses pembangunan, merupakan penyakit lama di jajaran eksekutif yang masih menggunakan skema menunggu dana terkumpul pada tengah tahun."Makanya, dari dulu saya sudah bilang, pakai turn key project atau pengerjaan proyek yang dibayar di akhir tahun. Pakai surat penyertaan dana (SPD) dulu kan bisa. Ini masalah klasik. Nah sekarang tender di akhir tahun. Pasti kebut-kebutan," katanya.Sistem turn key project dapat digunakan untuk menghindari tangan-tangan usil yang berupaya memainkan anggaran yang ada. "Jadi dalam sistem itu, juga dihitung net persen value atau bunga dari penggarapannya. Semuanya jadi jelas. Dan kontraktor besar pasti mau. Dan menghindari orang yang cawe-cawe (korupsi anggaran)," tegasnya.Dengan pengerjaan proyek yang terburu, maka pengawasan pun akan longgar. "Semuanya jadi kacau, konsentrasi ke proyek yang harus selesai dengan cepat. Ujungnya, pelayanan publik menjadi buruk," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar